Tupoksi OPD

Tugas Pokok

• Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta penyuluhan pertanian.
• Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian.
• Menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis operasional di sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.
• Melakukan pembinaan, pengendalian, serta evaluasi program pembangunan pertanian di wilayah Kabupaten Seluma.

Fungsi

• Perencanaan: menyusun program kerja, pedoman, dan petunjuk teknis pengembangan komoditas pertanian dan peternakan.
• Pelaksanaan: menjalankan urusan budidaya, penyediaan sarana prasarana, perlindungan tanaman, dan pengembangan produksi peternakan.
• Penyuluhan: menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan pertanian bagi petani serta kelompok tani.
• Pelayanan & Pengawasan: identifikasi wilayah, penyiapan lokasi pengembangan, serta pengawasan kesehatan hewan dan mutu produk pertanian.
• Pelaporan: mengevaluasi dan melaporkan akuntabilitas kinerja urusan pangan dan pertanian kepada Bupati.

Tugas Pokok

• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, meliputi: perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan penguatan daya saing produk perikanan.

Fungsi

• Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan.
• Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta penguatan daya saing produk perikanan.
• Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup bidang tugasnya.
• Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan perikanan dan kelautan di daerah.
• Pelaksanaan kesekretariatan dan administrasi dinas.
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok

• Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, meliputi: bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni budaya agama kemasyarakatan dan ekonomi, serta politik dan demokrasi.

Fungsi

• Perumusan Kebijakan: menyusun kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai Rencana Strategis daerah.
• Pelaksanaan Kebijakan & Anggaran: melaksanakan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran.
• Pembinaan & Pengembangan: wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa, serta penguatan politik dan demokrasi.
• Koordinasi: pelaksanaan tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, serta hubungan antar lembaga kemasyarakatan dan partai politik.
• Evaluasi dan Pelaporan: pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Tugas Pokok

• Membantu Bupati memimpin, merumuskan, dan menetapkan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan.
• Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan litbang serta pengkajian kebijakan pembangunan daerah.

Fungsi

• Penyusunan Kebijakan: program kerja dan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan.
• Pelaksanaan Riset: penelitian, pengkajian, dan analisis data terkait masalah pemerintahan, kemasyarakatan, serta potensi daerah.
• Pengembangan Inovasi: mengembangkan inovasi daerah guna meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
• Evaluasi dan Pelaporan: memantau, mengevaluasi, serta melaporkan hasil kegiatan litbang kepada pimpinan daerah.

Tugas Pokok

• Membantu Bupati memimpin, menyusun, dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Fungsi

• Penyusunan Perencanaan: kebijakan daerah terkait perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, maupun tahunan.
• Koordinasi & Sinkronisasi: perencanaan pembangunan antar-SKPD serta sinkronisasi program lintas sektor.
• Pengendalian & Evaluasi: pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
• Penyusunan Dokumen Strategis: RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja SKPD, hingga KUA-PPAS.

Tugas Pokok

• Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral.
• Pelaksanaan kebijakan di bidang tersebut.
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
• Pelaksanaan administrasi dinas.
• Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis.
• Pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi, dan ESDM.
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Pokok

• Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan.

Fungsi

• Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan.
• Memberi pertimbangan teknis kepada Bupati dalam rangka pemberian perizinan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangannya.
• Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.
• Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Tugas Pokok

• Melaksanakan penegakan Perda, Perbup, dan peraturan perundangan daerah lainnya serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, termasuk sub urusan kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Penyusunan rencana dan program kerja penegakan perda, perbup, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
• Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundangan daerah lainnya.
• Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
• Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
• Koordinasi dengan POLRI, PPNS, dan/atau aparatur lainnya.
• Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mentaati peraturan yang berlaku.
• Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan penanganan penanggulangan kebakaran.
• Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran.
• Peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran.
• Pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran.
• Pembinaan dan pelatihan tenaga PBK.
• Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
• Pengkoordinasian kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya.
• Pencatatan dan penilaian prestasi kerja bawahan.
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Pokok

• Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan bidang aparatur, bidang pembangunan, dan bidang keuangan.

Fungsi

• Merencanakan kebijakan teknis program pengawasan.
• Merumuskan kebijakan teknis dan memfasilitasi pengawasan.
• Melakukan penilaian atas kinerja penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan.
• Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran tercapai sesuai program kerja.
• Menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran, serta pertimbangan kepada Bupati.
• Melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Pokok

• Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Seluma.

Fungsi

• Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
• Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
• Pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
• Pembinaan UPT Dinas dalam lingkup tugasnya.
• Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
• Pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
• Pemberian petunjuk, arahan, dan bimbingan kepada bawahan.
• Penilaian dan pencatatan prestasi kerja bawahan.
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Pokok

• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial.
• Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang sosial.
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.
• Pelaksanaan administrasi dinas.
• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas.
• Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan.
• Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
• Penandatanganan administrasi birokrasi perkantoran.
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Pokok

• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Perumusan perencanaan pelaksanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan.
• Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan perhubungan.
• Penyelenggaraan urusan tata ruang perumahan dan kawasan permukiman, jasa konstruksi, serta perhubungan.
• Penyelenggaraan administrasi, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan tugas.
• Pelaksanaan pembangunan dan pengorganisasian pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dasar.

Tugas Pokok

• Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Perumusan Kebijakan: kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan.
• Pelaksanaan Kebijakan: urusan kesehatan masyarakat, penyehatan lingkungan, upaya kesehatan perorangan dan masyarakat.
• Pelayanan Publik: sarana, prasarana, dan perizinan sarana kesehatan serta registrasi tenaga kesehatan.
• Evaluasi & Pelaporan: pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian program kesehatan masyarakat.
• Administrasi internal: tata usaha, keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, dan aset dinas.

Tugas Pokok

• Menetapkan pedoman dan pengarahan usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.
• Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
• Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
• Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
• Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah.
• Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
• Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

Fungsi

• Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.
• Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh.

Tugas Pokok

• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
• Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset daerah.
• Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
• Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
• Pelaksanaan ketatausahaan.
• Pencatatan dan penilaian prestasi kerja bawahan.
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Pokok

• Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran.
• Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran.
• Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan program di bidang tugasnya.
• Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pembinaan terkait.
• Fasilitasi penyelenggaraan program dan penyelesaian permasalahan di bidang tugasnya.
• Pemantauan, pengkajian, dan evaluasi pelaksanaan program.
• Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pengembangan data dan informasi.
• Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang.
• Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
• Pengelolaan kearsipan, data, dan informasi.
• Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tugas Pokok

• Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran.
• Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran.
• Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan program di bidang pendapatan daerah.
• Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang pendapatan daerah.
• Fasilitasi penyelenggaraan dan penyelesaian permasalahan di bidang tugasnya.
• Pemantauan, pengkajian, dan evaluasi pelaksanaan program.
• Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pengembangan data dan informasi.
• Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang.
• Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
• Pengelolaan kearsipan, data, dan informasi.
• Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tugas Pokok

• Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian.
• Menyelenggarakan mutasi dan promosi pegawai.
• Menyelenggarakan pengembangan karier Pegawai Negeri.
• Menetapkan kebutuhan PNS dari satuan unit kerja guna penyusunan formasi PNS.
• Menyelenggarakan kearsipan di bidang pensiun pegawai negeri sipil.
• Menyelenggarakan pengawasan disiplin serta perilaku dan budaya kerja PNS.
• Pelaksanaan pengembangan SDM bagi ASN.
• Menilai dan mencatat prestasi kerja bawahan.
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Pokok

• Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Fungsi

• Penyusunan rencana, program, kebijakan, pedoman, dan standar teknis bidang perpustakaan dan kearsipan.
• Pelaksanaan kerja sama di bidang perpustakaan dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri.
• Pelaksanaan pembinaan perpustakaan yang menjadi kewenangan kabupaten.
• Pelaksanaan seleksi, pengolahan, penyimpanan, dan pelayanan bahan perpustakaan.
• Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai peraturan perundang-undangan.
• Penyusunan naskah bibliografi daerah, katalog induk daerah, dan literatur sekunder lainnya.
• Pelaksanaan pelayanan publik di bidang perpustakaan.
• Pemberian dukungan teknis kearsipan kepada perangkat daerah dan masyarakat.
• Pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian kearsipan vital dan terjaga.
• Penyediaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Pokok

• Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta pembangunan dan pembinaan masyarakat desa/kelurahan.

Fungsi

• Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
• Pengkoordinasian, pengawasan, dan pembinaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan pemerintah desa.
• Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
• Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
• Pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.
• Pencatatan dan penilaian prestasi kerja bawahan.
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Pokok

• Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Fungsi

• Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
• Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
• Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
• Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
• Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD.

Tugas Pokok

• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Penyusunan program dan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
• Perencanaan program bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta kesekretariatan.
• Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangannya.
• Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan transparansi proses pelayanan.
• Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal.
• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal.
• Pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas.
• Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan.
• Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
• Menandatangani administrasi birokrasi perkantoran serta perizinan/non-perizinan yang dilimpahkan dari Bupati.
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Pokok

• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Fungsi

• Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sektoral.
• Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi, serta data dan statistik sektoral.
• Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pemerintah daerah, termasuk website resmi dan SPBE.
• Penyelenggaraan diseminasi informasi publik serta pengelolaan hubungan media dan publik.
• Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk jaringan, server, aplikasi, dan keamanan informasi.
• Pelaksanaan persandian dan pengamanan informasi pemerintah daerah.
• Pengelolaan statistik sektoral daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan.
• Pembinaan dan pengawasan teknis pengelolaan TIK pada seluruh perangkat daerah.
• Pelaksanaan administrasi dinas.
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Pokok

• Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan, termasuk upaya rujukan sesuai peraturan perundang-undangan.
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Seluma sesuai bidang tugasnya.

Fungsi

• Pengumpulan, pengelolaan, dan pengendalian data serta analisis data untuk menyusun program kegiatan.
• Perencanaan strategis dan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan perorangan.
• Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan perorangan.
• Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal Rumah Sakit.
• Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dan administrasi Pegawai Negeri Daerah.
• Pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, asuhan keperawatan, serta pelayanan rujukan.
• Pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan.
• Penelitian dan pengembangan serta pengelolaan sumber daya RSUD Tais.
• Pelayanan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi.
• Perencanaan program, rekam medik, evaluasi, pelaporan, humas, dan pemasaran.
• Pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya.

Tugas Pokok

• Membantu Bupati memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan.

Fungsi

• Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, dan harga pangan, penganekaragaman konsumsi, serta keamanan pangan.
• Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang-bidang tersebut.
• Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketahanan pangan.
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan.
• Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan.
• Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi penyuluhan, kelembagaan, dan tenaga penyuluh.
• Pelaksanaan administrasi dinas.
• Menilai dan mencatat prestasi kerja bawahan.
• Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Pokok

• Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, serta UKM.
• Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, serta UKM.
• Pelaksanaan administrasi di bidang tersebut.
• Pengelolaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM.
• Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Pokok

• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Penyusunan kebijakan operasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
• Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas kantor di daerah.
• Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
• Koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat.
• Penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan.
• Sosialisasi dan advokasi mengenai kependudukan dan pencatatan sipil.
• Pembinaan dan pelayanan administrasi umum (ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga).
• Pelaksanaan pencatatan sipil dan pelaporan kegiatan.
• Pemberian petunjuk, arahan, dan bimbingan kepada bawahan.
• Pelaporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
• Penilaian dan pencatatan prestasi kerja bawahan.
• Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tugas Pokok

• Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

• Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan SDM serta pengawasan pelayanan pendidikan dan kebudayaan dan sistem informasi.
• Pembinaan dan pengurusan kegiatan PAUD, SD, SMP, pendidikan luar sekolah, olahraga, dan kesenian daerah.
• Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan di dalam maupun di luar sekolah.
• Penyebarluasan pedoman petunjuk pelaksanaan terkait kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, tata usaha sekolah, hubungan sekolah dan masyarakat, serta pembinaan kebudayaan dan sejarah.
• Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian tenaga kependidikan.
• Pengelolaan administrasi umum.
• Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.