Sejarah Kabupaten Seluma

KABUPATEN SELUMA
       Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Propinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Kabupaten Seluma memiliki luas wilayah 240.044 Ha atau 12,13 % dari luas wilayah Propinsi Bengkulu.

Geografis
         Secara Geografis Kabupaten Seluma terletak di Pantai Barat Sumatera. Bagian Selatan yang berada pada Koordinat garis lintang dan bujur, yaitu 03°49’55,66” LS – 04°21’40,22” LS dan 101°17’27,57” BT – 102°59’40,54” BT.

Batas Wilayah

  • Sebelah Utara dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara
  • Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan
  • Sebelah Timur dengan Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan
  • Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

ASAL USUL KABUPATEN SELUMA


Seluma berasal dari kata “Seluman”atau “Menghilang”. Kata tersebut berdasarkan cerita rakyat Seluma yang diberikan oleh Maharaja Sakti yaitu suami Putri Gading Cempaka, Raja Ketiga dari Kerajaan Sungai Serut Bangkahulu. Disebut dengan Seluman atau Menghilang adalah disebabkan karena pada saat Maharaja Sakti menyaksikan naga yang membendung sungai di antara Bukit Campang  dan Bukit Lesung, menemukan dua butir telur naga tersebut sedang menetas. Pada saat itu, anak naga yang baru menetas tersebut langsung “Menghilang” dan Maharaja Sakti mengatakan “Seluman”. Kemudian Maharaja Sakti berkata lagi: “Suatu saat anak naga ini akan datang”. Daerah ini akan menjadi “satu ikatan yang tidak dapat dipisakan”. Wilayahnya adalah terletak di antara timbulnya dua ekor anak naga ini. Setelah beberapa tahun kemudian, apa yang dikatakan oleh Maharaja Sakti memang benar.Dua ekor anak naga tersebut menampakkan diri. Satu di Bukit kabu dan satunya lagi di Air Terjun Hulu Alas.

SEJARAH KABUPATEN SELUMA


       Sebelum diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Seluma merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang beribukota di Manna. Kabupaten Bengkulu Selatan terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Selatan  Nomor 50/Gb/1952 dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Sumatera Selatan yang kemudian didefinitifkan pada tahun 1955 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 dengan luas wilayah 5.949,14 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 389.899 jiwa. Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan gabungan dari tiga bekas Kewedanaan, yaitu Kewedanan Seluma, Kewedanaan Manna, dan Kewedanaan Kaur.

           Luasnya wilayah dan masih banyaknya wilayah yang terisolir mengakibatkan fungsi pelayanan pemerintah tidak efektif dan tidak efisien. Agar rentang kendali (pan of cointrol) pemerintahan terhadap seluruh wilayah dan seluruh kegiatan pembangunan semakin efektif dan efisien, maka perlu dibentuk daerah otonomi baru di luar bekas Kewedanaan Manna, yaitu bekas Kewedanaan Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur. Keinginan masyarakat bekas Kewedanaan Seluma untuk menjadi kabupaten sendiri, lepas dari Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan cita-cita luhur seluruh masyarakat daerah tersebut yang telah lama diidam-idamkan dan diperjuangkan. Keinginan masyarakat Seluma untuk menjadikan daerahnya sebagai suatu kabupaten bukanlah merupakan keinginan yang tidak beralasan, melainkan merupakan suatu harapan luhur dan impian yang sangat dinantikan untuk menjadi kenyataan.

            Dilihat dari perspektif sejarah, pada masa kolonial Belanda, yaitu ketika masa pemerintahan asisten-residen J.H. Knoerle (1828-1833), Seluma sudah merupakan satu kabupaten (landschappen) yang wilayahnya meliputi Ngallam, Seluma, Tallo, dan Alas, terdiri dari 119 dusun dan berpenduduk 7.832 jiwa.Tahun 1908, sesuai dengan keputusan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Keresidenan Bengkulu dibagi menjadi lima Afdeelingen (kabupaten). Salah satu kabupaten tersebut adalah Afdeeling Seluma yang dipimpin oleh seorang controleur dan berkedudukan di Tais.
Setelah Indonesia merdeka, status Afdeeling Seluma kemudian berubah menjadi kewedanaan dan bersama dengan Kewedanaan Manna dan Kaur menjadi Kabupaten Bengkulu Selatan. Keresidenan Bengkulu pada awal kemerdekaan ini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera yan berpusat di Bukittinggi. Tahun 1946 sampai 1968, Keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang berpusat di Palembang. Tahun 1968, status Keresidenan Bengkulu kemudian ditingkatkan menjadi Provinsi Bengkulu yang terdiri dari tiga kabupaten dan satu kotamadya, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu.

             Orde Reformasi yang lahir seiring tumbangnya Rezim Orde Baru telah membawa angin segar baru bagi masyarakat Seluma untuk kembali memiliki pemerintahan sendiri dalam bentuk kabupaten otonom yang wilayahnya meliputi bekas Kewedanaan Seluma. Munculnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberi isyarat bahwa wilayah kabupaten/kota dapat melakukan pemekaran wilayah. Akibat dari undang-undang tersebut, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah merespon untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini terlihat dengan adanya keinginan dari para pemuka dan tokoh masyarakat untuk menjadikan daerahnya agar dapat melakukan kegiatan pemerintahan sendiri. Para pemuka dan tokoh masyarakat dimaksud berasal dari daerah bekas Kewedanaan Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur yang dengan gigih berusaha untuk bisa menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri.

          Keinginan untuk menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri telah dirintis sejak lama, baik oleh anggota masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemuka adat daerah bekas Kewedanaan Kaur dan Seluma. Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 telah memberi angin segar dan harapan yang kuat untuk dapat merealisasikan keinginan untuk menjadikan bekas Kewedanaan Kaur menjadi Kabupaten Kaur dan bekas Kewedanaan Seluma menjadi Kabupaten Seluma. Tanggal 24 November 1999, sekelompok masyarakat Daerah Seluma telah bersepakat dalam pertemuan musyawarah di Hotel Tiara Bengkulu untuk membentuk kabupaten otonom baru.

              Tanggal 15 Januari 2000 telah ditetapkan oleh tim formatur yang dibentuk untuk itu bahwa nama media perjuangan adalah Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS) dengan ketentuan: Nama kabupaten adalah Seluma, ibukota kabupaten adalah Tais. Pertemuan tersebut dihadiri lengkap oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili seluruh kecamatan yang ada dalam wilayah bekas Kewedanaan Seluma.

Manfaat yang diharapkan dari pembentukan Kabupaten Seluma ini di antaranya :

(1) Potensi sumberdaya (alam dan manusia) yang ada dapat digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
(2) Mempersingkat rentang kendali (span of control) sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien;
(3) Sentra-sentra produksi yang ada dapat dirangsang untuk mampu tumbuh dan berkembang guna menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta menciptakan lapangan kerja;
(4) menciptakan semakin kuatnya sistem pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sehingga tercipta sistem kehidupan masyarakat yang kondusif;
(5) menciptakan jalinan kerjasama yang baik antara desa dan kota maupun antara pemerintah pusat dan daerah; dan
(6) mempercepat penyebaran hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat